Berita Berita DPRD
Pantau Persiapan Pilkades Serentak Pangandaran, DPRD Temukan Kelemahan

Pantau Persiapan Pilkades Serentak Pangandaran, DPRD Temukan Kelemahan
DPRD Pangandaran melakukan monitoring terhadap persiapan pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Serentak di Kabupaten Pangandaran yang sedianya akan digelar tanggal 22 Mei mendatang. Pada Pilkades gelombang pertama ini akan digelar di 10 desa.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, mengatakan, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, pihaknya melakukan pemantauan terhadap kesiapan pelaksanaan Pilkades Serentak. Hasilnya, masih ditemukan sejumlah kelemahan yang harus segera diperbaiki oleh Pemkab Pangandaran.

“Kesiapan secara teknis sebenarnya sudah bagus. Tapi, masih ada sejumlah kelemahan yang harus segera diperbaiki. Seperti ada panitia Pilkades yang belum paham aturan Perda dan Perbup. Mereka masih salah menfasirkan aturan dalam Perda tentang Pilkades,” ujarnya, kepada Koran HR, Senin (25/04/2016) lalu.

Setelah dicek ke panitia Pilkades, lanjut Iwan, ternyata mereka salah manafsirkan aturan karena belum mendapat sosialisasi dari bidang Pemdes. “Kita sudah meminta Bidang Pemdes BP3APK2BPMPD untuk segera melakukan sosialisasi. Karena waktu pelaksanaan Pilkades tinggal menghitung hari,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran, Jajang Mustofa, mengatakan, seluruh biaya penyelenggaraan Pilkades Serentak ditanggung oleh APBD. Karenanya, seluruh calon kepala desa tidak lagi dipungut biaya pendaftaran.

“Animo masyarakat untuk mencalonkan di Pilkades kali ini sangat tinggi. Asalkan ada potensi siapapun bisa mencalonkan. Dengan begitu, membuat persaingannya cukup ketat. Dan potensi konflik pun sangat tinggi,” ujarnya, kepada Koran HR, Senin (25/04/2016) lalu.

Karenanya, pihaknya melakukan pemantauan ke sejumlah desa agar pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan lancar. “ Yang kita pantau adalah kesiapan dari pantia. Kita ingin memastikan apakah panitia siap atau belum menggelar Pilkades. Karena apabila panitia belum siap, kemudian dipaksakan, kami khawatir malah muncul konflik,” ujarnya.

Sementara terkait panitia Pilkades yang menerima pendaftaran lebih dari 5 calon, kata Jajang, harus melibatkan akademisi saat melakukan seleksi calon. Hal itu agar bisa dipertanggungjawabkan objektifitasnya.

“Kita khawatir terjadi konflik apabila seleksi calon kepala desa dilakukan oleh panitia. Karena petugas panitia masih dari warga sekitar yang kemungkinan akan ada kepentingan. Makanya, jalan terbaiknya harus mengundang akademisi agar proses seleksi berjalan objektif dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya. (Mad/Koran-HR)





Berita Berita DPRD Lainnya
Ketua DPRD Pangandaran Tinjau Pelaksanaan UN
Ketua DPRD Pangandaran Tinjau Pelaksanaan UN
Rabu, 06 April 2016 03:48 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan bersama anggota Komisi I DPRD Pangandaran, Solehudin, saat meninjau pelaksanaan UN di SMA Negeri 1 Mangunjaya, Rabu (6/4/2016). Photo : Entang Saeful Rachman/ HR.
DPRD Pangandaran Jajaki Pengembangan Objek Wisata di Lahan Perhutani
DPRD Pangandaran Jajaki Pengembangan Objek Wisata di Lahan Perhutani
Rabu, 23 Maret 2016 09:35 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Iwan M Ridwan, memberikan tugas khusus kepada Komisi II untuk ikut aktif merumuskan penataan, pengelolaan dan pengembangan objek wisata yang ada di Pangandaran. Salah satunya objek wisata yang bisa dikerjasamakan dengan Perum Perhutani.
DPRD Pangandaran Tanggapi Soal Kepemilikan Lahan di Obwis Karangtirta
DPRD Pangandaran Tanggapi Soal Kepemilikan Lahan di Obwis Karangtirta
Sabtu, 12 Maret 2016 10:05 WIB
Puluhan warga Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, yang tergabung dalam Forum Peduli Desa Sukaresik dan Harim Laut, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran, Jum`at (11/03/2016)
Inilah Program Pembentukan Peraturan Daerah 2016 Kabupaten Pangandaran
Inilah Program Pembentukan Peraturan Daerah 2016 Kabupaten Pangandaran
Rabu, 10 Februari 2016 15:19 WIB
Propemperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 di Lingkungan DPRD Kabupaten Pangandaran