Komisi I – Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Jajang Mustofa H.Jajang Ismail Sutarya Imang Wardiman H. Idi Supriadi Drs.Tudi Hermanto H. Asikin Ruspandi

Untuk mencapai Pangandaran yang sejahtera, perlu dibuat sebuah komisi yang akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Pangandaran. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi:

a.    Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;
b.    Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
c.    Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
d.    Kependudukan dan Catatan Sipil;
e.    Pertanahan;
f.    Statistik;
g.    Keamanan dan Ketertiban;
h.    Hukum, Perundang-undangan dan HAM;
i.    Penanggulangan Narkotika;
j.    Inspektorat Daerah;
k.    Perizinan;
l.    Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
m.    Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
n.    Kesehatan;
o.    Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Komisi bertugas:

  1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda, Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Peraturan DPRD;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  5. Menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
  7. Melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  8. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
  9. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas tiap Komisi;
  10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Tugas komisi di bidang anggaran meliputi:

  1. Menyusun pokok pikiran DPRD tentang APBD sesuai dengan bidang tugasnya dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis SKPD serta Keputusan DPRD tentang rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
  2. Membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam aspek APBD yang termasuk lingkup tugasnya;
  3. Mengikuti Rapat Gabungan Komisi bersama Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan/atau SKPD terkait guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
  4. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai pembahasan Rancangan APBD bersama SKPD yang termasuk lingkup tugasnya;
  5. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan SKPD bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja Komisi;
  6. Mengikuti Rapat Gabungan dengan Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD terkait dalam upaya sinkronisasi, pembulatan, pengharmonisan dan pemantapan APBD;
  7. Menyusun agenda program kerja tahunan Komisi;
  8. Menginventarisasi permasalahan DPRD pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Komisi II-Bidang Perekonomian dan Keuangan

H. Endang Ahmad Hidayat Jalaludin S.Ag Erma Bastaman Ucup Supriatna Sri Rahayu Hendra Lesmana Yenyen Windiani Ade Ruminah Ngisom Cicih Mintarsih

Untuk mencapai Pangandaran yang sejahtera, perlu dibuat sebuah komisi yang akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Pangandaran. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi:

a.    Administrasi Keuangan Daerah;
b.    Penanaman Modal;
c.    Ketahanan Pangan;
d.    Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
e.    Perikanan;
f.    Pertanian;
g.    Kehutanan;
h.    Industri;
i.    Perdagangan;
j.    Perpanjakan dan Retribusi;
k.    Perbankan;
l.    Perusahaan Daerah;
m.    Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
n.    Peternakan; dan
o.    Perkebunan.

Komisi bertugas:

  1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda, Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Peraturan DPRD;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  5. Menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
  7. Melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  8. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
  9. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas tiap Komisi;
  10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Tugas komisi di bidang anggaran meliputi:

  1. Menyusun pokok pikiran DPRD tentang APBD sesuai dengan bidang tugasnya dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis SKPD serta Keputusan DPRD tentang rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
  2. Membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam aspek APBD yang termasuk lingkup tugasnya;
  3. Mengikuti Rapat Gabungan Komisi bersama Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan/atau SKPD terkait guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
  4. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai pembahasan Rancangan APBD bersama SKPD yang termasuk lingkup tugasnya;
  5. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan SKPD bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja Komisi;
  6. Mengikuti Rapat Gabungan dengan Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD terkait dalam upaya sinkronisasi, pembulatan, pengharmonisan dan pemantapan APBD;
  7. Menyusun agenda program kerja tahunan Komisi;
  8. Menginventarisasi permasalahan DPRD pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Komisi III – Bidang Pembangunan

Wowo Kustiwa H. Toto S. Heryana Hesti Mulyati Deni Kusnani Muhrodin Susilawan Alip Suhendi Nia Sumiasari Uce Hasid H. Anwar Solihin Yusup Tajiri

Untuk mencapai Pangandaran yang sejahtera, perlu dibuat sebuah komisi yang akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Pangandaran. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi:
a.    Lingkungan Hidup;
b.    Pekerjaan Umum;
c.    Penataan Ruang;
d.    Perencanaan Pembangunan;
e.    Perumahan;
f.    Perhubungan;
g.    Komunikasi dan Informatika;
h.    Energi dan Sumber Daya Mineral.

Komisi bertugas:

  1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda, Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Peraturan DPRD;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  5. Menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
  7. Melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  8. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
  9. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas tiap Komisi;
  10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Tugas komisi di bidang anggaran meliputi:

  1. Menyusun pokok pikiran DPRD tentang APBD sesuai dengan bidang tugasnya dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis SKPD serta Keputusan DPRD tentang rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
  2. Membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam aspek APBD yang termasuk lingkup tugasnya;
  3. Mengikuti Rapat Gabungan Komisi bersama Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan/atau SKPD terkait guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
  4. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai pembahasan Rancangan APBD bersama SKPD yang termasuk lingkup tugasnya;
  5. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan SKPD bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja Komisi;
  6. Mengikuti Rapat Gabungan dengan Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD terkait dalam upaya sinkronisasi, pembulatan, pengharmonisan dan pemantapan APBD;
  7. Menyusun agenda program kerja tahunan Komisi;
  8. Menginventarisasi permasalahan DPRD pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.