Komisi I – Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk mencapai Pangandaran yang sejahtera, perlu dibuat sebuah komisi yang akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Pangandaran.

Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan
Untuk mencapai Pangandaran yang sejahtera, perlu dibuat sebuah komisi yang akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Pangandaran.

Komisi III – Bidang Pembangunan
Untuk mencapai Pangandaran yang sejahtera, perlu dibuat sebuah komisi yang akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Pangandaran. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Anggota Badan Musyawarah berjumlah 17 (tujuh belas) orang Anggota yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan perimbangan jumlah Anggota setiap Fraksi.

Badan Musyawarah bertugas:

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna DPRD untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan dan/atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPRD;
4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran dan/atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
6. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

Anggota Badan Anggaran berjumlah 17 (tujuh belas) orang Anggota yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam setiap Komisi.

Badan Anggaran bertugas:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan KUA serta PPAS;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA serta Rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Badan Pembentukan Perda beranggotakan 11 (sebelas) orang Anggota yang ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota setiap Komisi.

Badan Pembentukan Perda bertugas:

1. Menyusun Rancangan Propemperda di lingkungan DPRD setiap tahun anggaran;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. Menyiapkan Rancangan Perda usul inisiatif DPRD berdasarkan Propemperda yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. Memilih Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, gabungan Komisi, dan Badan Pembentukan Perda untuk diajukan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
6. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi di luar prioritas Rancangan Perda tahun berjalan atau di luar Rancangan Perda yang masuk dalam Propemperda;
7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
8. Melakukan pembahasan Rancangan Perda baik yang berasal dari Bupati maupun inisiatif DPRD;
9. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda atas tugas Badan Musyawarah;
10. Melakukan pembahasan APBD dengan mitra kerja sesuai dengan bidang tugas Badan Pembentuka Perda;
11. Melaksanakan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD dalam upaya memperoleh masukan guna pembahasan selanjutnya;
12. Mengkoordinasikan penyebarluasan Propemperda bersama Pemerintah Daerah;
13. Melaksanakan penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah;
14. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Pembentukan Perda pada masa keanggotaan berikutnya.

Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari tiap Fraksi.

Badan Kehormatan bertugas:

1. Melakukan pembinaan dalam bidang kerohanian, memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota terhadap moral, kode etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota terhadap Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota terhadap Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan pengaduan dari Pimpinan DPRD, Anggota dan/atau masyarakat;
4. Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada Rapat Paripurna DPRD.

Badan Kehormatan berwenang:

1. Memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.