PANGANDARAN – DPRD Kabupaten Pangandaran menegaskan program pemerintah yang dilaksanakan harus memprioritaskan pada basis hasil.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M. mengatakan arahan tersebut sebagai penegasan dari pemerintah pusat yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan agar program yang dilaksanakan mulai dari Pemerintah Pusat hingga daerah berhasil secara maksimal.
Selain itu, pandemi Covid-19 juga membawa pada kondisi ketidakpastian, maka harus segera menyiapkan antisifasi jika ketidakpastian tersebut terjadi.
“Pemerintah Pusat melalui APBN pada tahun 2022 merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi,” tambahnya.
Pada konsolidasi pemulihan sosial dan ekonomi tersebut dalam rangka menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.
“Agenda besar pada tahun 2022 Pemerintah Pusat bakal fokus pada enam utama kebijakan melalui APBN,” jelasnya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah harus siap mensinkronkan agenda dan program yang bakal menjadi fokus Pemerintah Pusat.
Agenda enam tersebut diantaranya melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Kemudian elanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan elanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
“Kami minta Pemerintah Daerah Pangandaran memperkuat sinergi dan fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian,” terangnya.
Ia juga menegaskan, agenda Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di tahun 2022 mendatang memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal.
“Bagi Pemerintah Daerah kami dari DPRD Pangandaran berpesan agar pembiayaan memanfaatkan sumber yang aman dan dikelola secara hati-hati,” pungkasnya. (T.I)
