Untuk Propemperda tahun 2017 diusulkan sebanyak 13 (tigabelas) buah rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran. Terdiri dari 5 inisiatif DPRD dan 8 usul Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran .

Secara garis besar penyusunan propemperda ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  Propemperda dilingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum, dan propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Sehingga hasil penyusunan Propemperda Kabupaten antara DPRD Dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda Kabupaten Pangandaran dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
Sedangkan tujuan penyusunan propemreda adalah mempercepat proses pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari pembentukan sistim hukum daerah; membentuk peraturan daerah sebagai landasan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial / pembangunan, instrument pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur prilaku anggota masyarakat dan sarana pemersatu; mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; terciptanya sinergi antar lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah; terkendalinya kegiatan pembentukan peraturan daerah; mengganti peraturan bupati yang sekiranya harus dirubah dengan peraturan daerah, dan; membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Untuk Propemperda tahun 2017 diusulkan sebanyak 13 (tigabelas) buah  rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran. Terdiri dari 5 inisiatif DPRD dan 8 usul Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari: 

  1. Raperda tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;
  2. Raperda tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa;
  3. Raperda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
  4. Raperda tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  5. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Umkm.
  6. Raperda tentang Pajak Parkir;
  7. Raperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  8. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2036;
  9. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2025;
  10. Raperda tentang Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
  11. Raperda tentang Administrasi Kependudukan;
  12. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  13. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 Dalam penyusunan Propemperda Kabupaten Pangandaran tahun 2017, bertujuan untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan berkualitas, mengacu pada ketentuan  mengenai  tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Propemperda
Merupakan bentuk dari instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu dan sistematis .