PEMERINTAH Kabupaten dan DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan ekspos terkait rencana adendum pembangunan RSUD Kabupaten Pangandaran. Dalam kesempatan itu Wakil’Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran M.Taufik Martin mengatakan, bahwa pihaknya meminta kepada kontraktor, untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. “ Jadi nilai kontrak yang Rp 238 Miliar itu harus selesai

kan dulu, nah kalaupun ada penambahan Rp 29 miliar, nanti harus ditender ulang,” jelas Tauflk pekanlalu. Lanjut Taufik, jika dilakukan penunjukan kembali dengan tambahan anggaran Rp 29 Miliar, sangat riskan untuk dilakukan. ”Kasian nanti ke Pemkab, bisa kena,” ujarnya.
Menurut dia, pekeljaan itu harus beres batas waktu pekerjaan sampai dengan 9 Juni 2019. ”Setelah serah terima, baru dilakukan tender lagi, biasanya paling lama 4 hari,” ujarnya, seraya dirinya optimis pekerj aan ini akan selesai tahun 2019 ini.

Dia menilai sejauh ini pekexj aan pembangunan RSUD Kabupaten Pangandaran masih ada beberapa yang belum memuaskam
”Wah parah, masalah UPL UKL, Amdal, urugan yang masih utuh dan juga pekerjaanya yang kurang maksimal, malah ada yang santai-santai, merokok dan main hp,” ujarnya.

Sementara Bupati Pangandaran H. J eje Wiradinata mengatakan, untuk penambahan anggaran volume pekerjaan, pihaknya akan membentuk-tim koordinasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

”Termasuk ULP, inspektorat, Bappeda pendampingan dari DPRD dan lain-lain, untuk ber kunjung ke LKPP, dengan tujuan mengkomunikasikan hal itu,” jelasnya.