Kunjungan DPRD Kabupaten Pangandaran dalam kegiatan yang dilaksanakan di ruang sidang BAPEDA Provinsi Jawa Barat yang dipinpin ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, acara konsultasi dan koordinasi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhit Tahun Anggaran 2018 ke BAPEDA Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung, dari Tanggal 7 sampai tanggal 9 April 2019.

Hasil yang dicapai Konsultasi dan koordinasi ke BAPEDA Provinsi Jawa barat tentang Laporan Keteranga Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 ke BAPEDA Provinsi Jawa Barat diterima oleh kepala sub Bidang Pemerintahan, Imam Tohidin, S.Sos., M,AP di Ruang Sidang BAPEDA Provinsi Jawa Barat.

Konsultasi dan Koordinasi entang Laporan Keteranga Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 ke BAPEDA Provinsi Jawa Barat dipinpin olh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M. Ridwan, S.Pd..

Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Substansi utama yang tertuang dalam LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 terdiri dari kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek Pelayanan Publik.

Urusan konkuren yang meliputi 18 urusan wajib, 8 urusan pilihan, 5 urusan penunjang.

Proses penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut kick of meeting. permintaan data kepada perangkat daerah; penyampaian rancangan awal kepada perangkat daerah; penyampaian rancangan akhir kepada perangkat daerah; dan penyampaian LKPJ kepada DPRD.

Mengenai data yang diperoleh dari setiap Perangkat Daerah dan dari Badan Pengeleolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap perbedaan angka.

Dalam LKPJ ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan data yang diperoleh dari BPKAD karena sudah diaudit. LKPJ Gupernur Jawa Barat disampaikan dalam Rapat Paripurna, dan hasil kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2018 ditampilkan dalam pameran LKPJ. Dalam rangka pelaksanaan pembahasan LKPJ, biasanya diawali oleh pembahasan dokumen oleh Komisi Komisi yang disesuaikan dengan mitra kerja komisi.

Setelah pembahsan olehg komisi selesai baru dibentuk Panitia Khusus untuk melakukan kunjungan kerja ke lapangan. Data mengenai PDRB, lalu Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflansi Gini Ratio, kemiskinan dsan IPM diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari BPS.

Konsultasi dan Koordinasi ke DPRD Kota Bandung : Laporan Keterangan Pertanggungjaweaban (LKPJ) Walikota BAndung Akhit Tahun Anggaran 2018 sedang dalam tahap pembahasan LKPJ Walikota Bandung Tahun Anggaran 2018 , DPRD Kota BAndung membentuk Panitia Khusus 4.

Pembahasan LKPJ Ankhir Tahun Anggara mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lapor0an Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungJawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, rekomendasi DPRD disampaikan paning lambat 30 Hari setelah LKPJ disampaikan. Hari yang digunakan dalam pembahasan LKPJ adalah hari kerja.

setelah pembahasan LKPJ selesai, Panitia khusus 4 menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna internal dan menyampaikan rekomendasi dalam Rapat Paripurna Istimewa (Budi Setiawan/KMI)